Polisi Telusuri Dugaan Penimbunan Pertalite di Belitung
BABELBUANA.COM TANJUNGPANDAN — Polres Belitung mulai menelusuri kemungkinan terjadinya penimbunan atau penyimpangan distribusi Pertalite setelah kelangkaan dirasakan masyarakat dan antrean terjadi di sejumlah tempat. Penyelidikan disampaikan pada Senin (21/9/2026), bersamaan dengan pemberlakuan pengaturan pengisian berdasarkan jenis kendaraan serta penambahan pasokan Pertalite oleh Pertamina.
Wakapolres Belitung Kompol Bagus Krisna Eka Putra mengatakan penelusuran dilakukan untuk mengetahui penyebab sebenarnya dari kondisi yang terjadi di lapangan. Polisi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah juga meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi tersebut.
Namun, dugaan penimbunan masih berupa indikasi awal yang sedang diperiksa. Kepolisian belum mengumumkan tersangka, lokasi penimbunan, barang bukti ataupun pihak tertentu yang diduga bertanggung jawab.
Karena itu, antrean dan berkurangnya ketersediaan Pertalite di tingkat pengecer tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti terjadinya tindak pidana.
Penyelidikan Belum Berarti Pelanggaran Terbukti
Langkah kepolisian diperlukan untuk membedakan berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan antrean. Selain penyimpangan distribusi, peningkatan pembelian dalam waktu bersamaan dan perilaku membeli secara berlebihan juga dapat memengaruhi ketersediaan BBM di lapangan.
Polisi menduga kepanikan membeli muncul setelah masyarakat mengetahui adanya pengaturan baru pengisian Pertalite. Kekhawatiran tidak memperoleh bahan bakar diduga mendorong sebagian konsumen mendatangi SPBU secara bersamaan atau mengisi lebih banyak dari kebutuhan normal.
Keterangan tersebut masih harus diuji menggunakan data penjualan dan distribusi. Pemeriksaan antara lain dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah Pertalite yang diterima setiap SPBU, transaksi kepada konsumen, frekuensi pengisian kendaraan, dan penjualan melalui pengecer.
Apabila penyelidikan kemudian mengarah kepada pihak tertentu, yang bersangkutan tetap harus memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan serta menunjukkan dokumen yang dimiliki. Penyebutan suatu dugaan tidak dapat diperlakukan sebagai penetapan kesalahan.
Pengisian Diatur Berdasarkan Jenis Kendaraan
Pemerintah Kabupaten Belitung mulai menerapkan pengisian Pertalite dengan pola ganjil-genap pada Senin, 21 September 2026. Kebijakan itu mengacu pada Surat Edaran Bupati Belitung Nomor 500/1510/IV/2026 tertanggal 20 September 2026.
Pola tersebut tidak ditentukan berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan. Pada tanggal ganjil, pengisian diperuntukkan bagi sepeda motor. Pada tanggal genap, giliran kendaraan roda empat.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi antrean sekaligus menjaga pemerataan distribusi. Pelaksanaannya dipantau pemerintah kabupaten bersama kepolisian, Dinas Perhubungan, TNI, dan Pertamina.
Meski demikian, masyarakat masih membutuhkan penjelasan yang mudah ditemukan mengenai masa berlaku kebijakan, pengecualian bagi kendaraan tertentu, batas maksimal pembelian, serta mekanisme bagi warga yang memerlukan bahan bakar untuk pekerjaan mendesak.
Sosialisasi menjadi penting agar pengaturan tidak justru memicu kepanikan baru. Jika informasi hanya beredar secara tidak lengkap, warga berpotensi datang ke SPBU sebelum jadwal pengisian mereka atau membeli dalam jumlah berlebihan.
Pertamina Tambah Pasokan Menjadi 324 Kiloliter
Di tengah antrean tersebut, Pertamina menyatakan telah meningkatkan pasokan Pertalite untuk Belitung dari 240 kiloliter menjadi 324 kiloliter. Dengan demikian, jumlah yang disalurkan bertambah 84 kiloliter dibandingkan sebelumnya.
Penambahan mulai dilakukan sejak Minggu (20/9/2026), sebelum kebijakan ganjil-genap diberlakukan. Pertamina menyebut langkah itu diambil untuk mengantisipasi antrean dan peningkatan pembelian pada awal penerapan kebijakan.
Pertamina juga menyatakan stok Pertalite tersedia untuk kebutuhan sekitar lima hari, sedangkan Pertamax sekitar tiga hari. Kapal pengangkut pasokan disebut datang setiap tiga hingga empat hari.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Pertamina tidak melaporkan adanya gangguan berarti dalam pengiriman. Namun, ketersediaan pasokan di fasilitas penyimpanan belum tentu langsung menggambarkan kemudahan warga memperoleh BBM di setiap kecamatan.
Distribusi dari fasilitas penyimpanan menuju SPBU, waktu kedatangan mobil tangki, jumlah transaksi, serta persebaran pembeli dapat memengaruhi keadaan di masing-masing lokasi. Oleh sebab itu, data pasokan perlu dibaca bersama kondisi nyata di SPBU dan tingkat pengecer.
Keterbukaan Data Dibutuhkan
Penyelidikan polisi dan penambahan pasokan merupakan dua langkah berbeda yang sama-sama perlu dipantau. Penyelidikan harus menjawab apakah benar terjadi penyimpangan, sedangkan penguatan pasokan harus terlihat melalui berkurangnya antrean dan semakin mudahnya masyarakat memperoleh BBM.
Pemerintah, Pertamina, dan pengelola SPBU dapat membantu meredakan kekhawatiran dengan membuka informasi mengenai jadwal pasokan, jumlah distribusi per wilayah, serta ketentuan pembelian secara konsisten.
Masyarakat juga diimbau membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pengisian berulang. Pertamina menyediakan layanan pengaduan melalui Pertamina Contact Center 135 apabila warga menemukan persoalan distribusi di lapangan.
Keberhasilan kebijakan ini tidak cukup diukur dari bertambahnya pasokan di atas kertas. Ukurannya adalah antrean berkurang, distribusi berlangsung merata, dan penyelidikan dijalankan secara terbuka tanpa menuduh pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran.